Kemenpar Akan Tingkatkan Kinerja Demi Pariwisata Indonesia

Jakarta - Menpar Arief Yahya buka-bukaan soal kinerja di lembaga yang dipimpinnya. Kinerja lambat yang masih melekat akan diubah ibarat perusahaan komersial.

"Rekan-rekan kita harus tahu untuk menentukan pasar, ibarat Arab Saudi liburannya di bulan Juli-Agustus. Regulasi dari pemerintah terhadap suatu bisnis wisata dampaknya 50 persen. Impact terbesar dari regulasi," kata Arief, di Balairung Soesilo Soedarman, Kemenpar, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Hal itu diucapkan Arief ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dalam rangka kerjasama industri pariwisata.

"Saya lihat regulasi dan bongkar. Saya akan transform Kemenpar dari birokrasi menjadi korporasi," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Menpar mengajak para pelaku industri wisata untuk berhubungan dengan pemerintah. Dalam hal ini, pelaku industri harus mampu meyakinkan pemerintah bahwa yang diinginkannya untuk kepentingan bersama.

"Government punya kekuasaan. Jangan dilawan sebab beliau tembok. Maka pengaruhi saja. Misalnya, jikalau regulasi ini dicabut maka ekonomi akan naik," tegas Arief.

Selanjutnya, dalam FGD ini Menpar menginginkan para pelaku usaha untuk fokus dalam membahas suatu hal. Ia juga menawarkan kejelasan bagi para pelaku industri wisata bahwa setiap destinasi unggulan akan mempunyai bandara internasional.

"Jangan hingga tidak fokus sebab tidak akan ada hasilnya. Saya sering ketemu asosiasi ibarat ini, maka dari itu kerjakan satu-satu dan kemudian jalan," terang Arief.

"Saya beri tahu, seluruh destinasi ialah internasional airport. Karena, jikalau mau jadi global player gunakanlah standar dunia," tutup dia.

Di kesempatan sama, Ketua GIPI Didien Djunaedy menjelaskan bahwa pelaku industri yang hadir sekitar 82 orang dalam FGD ini. Kata dia, GIPI akan merekomendasikan hal-hal penting bagi regulator.

"Dalam rangka menyokong pemerintah mewujudkan 15 juta wisman dan lebih dari 200 juta wisnus kita yakin tercapai. Contohnya, ketika ini dalam wisata kelautan pemerintah menghilangkan regulasi teritori, artinya kapal yacht dapat masuk dengan mudah," kata Didien.

Kata Didien, di Indonesia ketika ini dapat mengakomodir 2.000 yacht. Masa kunjungannya pun mencapai 2-3 bulan yang tentunya memiliki imbas penting bagi ekonomi di sekitar yacht bersandar.