Pembangunan Infrastruktur 3 Destinasi Wisata Prioritas Dimulai Juli

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Pembangunan infrastruktur di tiga dari sepuluh destinasi itu akan dimulai bulan Juli.
Pemerintah akan mulai membangun infrastruktur 3 Destinasi Pariwisata Prioritas pada bulan Juli mendatang. Bank Dunia berkomitmen membantu peminjaman dana 200 juta dolar untuk Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia.
Hal ini disepakati pada Rapat Koordinasi Pariwisata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenko Maritim, BKPM dan Bank Dunia.
"World Bank tetep janji untuk menyampaikan pinjaman sebesar 200 juta dolar AS dan kontrak signing akan kita lakukan pada bulan Juni dan efektifnya bulan Juli," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).
Menurutnya, rapat kali ini fokus pada tiga destinasi prioritas yang akan dikembangkan oleh Indonesia ialah Danau Toba, Borobudur, Mandalika. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) telah menyiapkan saluran yang menghubungkan ke tiga wilayah destinasi wisata prioritas.
Arief mengatakan untuk menghubungkan turis ke wisata Danau Toba, maka pemerintah fokus pada pembangunan perhubungan udara dengan memperluas Bandara Silangit. Kapasitas daya tampung terminal akan ditingkatkan menjadi 500 ribu dan panjang landasan akan ditambah menjadi 2.650 meter dan lebar menjadi 45 meter.
Selain peminjaman dari Bank Dunia, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 30 triliun untuk 5 tahun yang akan dikucurkan pada 10 destinasi wisata di Indonesia. Sedangkan pihak swasta akan ikut membantu dengan nilai total santunan mencapai Rp 100 triliun.
"200 juta dolar confirm World Bank sudah oke. Kaprikornus sudah konfirmasi saya straight aja tanya tolong jawab di depan Pak Wapres dan ia juga straight jawab bahwa World Bank janji untuk mewujudkan 200 juta dolar kontak signing akan dilakukan Juni dan efektif pinjamannya mulai Juli," terangnya.
Arief mengakui pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas masih memerlukan dana yang banyak. Oleh karenanya, pemerintah akan menyampaikan pembangunan wisata ke pihak BUMN dan swasta untuk membangun infrastruktur.
Comments
Post a Comment